Kirim Surat ke Jokowi, FIFA dan Pemerintah akan Bentuk Tim Transformasi Sepak Bola Indonesia

RADIOWEBINDO- Pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang pada Sabtu (1/10/2022) lalu, Presiden Joko Widodo menghubungi dan berbicara langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, Senin (3/10/2022) malam.

Sebagai tindak lanjut pembicaraan tersebut, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pun mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa pemerintah Indonesia bersama-sama dengan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.

“FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers, Jumat (07/10/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Juga: 6 Orang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Jokowi menambahkan, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

“Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ucapnya.

Jokowi pun menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Pemerintah Indonesia, sebagai berikut:

1. Membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia
2. Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional
3. Melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama
4. Mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada
5. Menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah,” tuturnya.