• Senin, 5 Desember 2022

Berkas Perkara Telah Lengkap, Ferdy Sambo, dkk Akan Segera Disidang

- Rabu, 28 September 2022 | 18:05 WIB
Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo telah lengkap (P21).  (www.kejaksaan.go.id)
Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo telah lengkap (P21). (www.kejaksaan.go.id)

RADIOWEBINDO- Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo telah lengkap (P21). Dengan demikian, Ferdy Sambo dan tersangka lainnya akan segera disidang.

"Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 138 dan Pasal 139," ungkap Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan agung Fadil Zumhana di Lobby Kantor JAM-Pidum, Rabu (28/9/2022).

Seperti diketahui, pada kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, telah ditetapkan lima tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrwathi, Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada Eliezer. Berkas kelimanya dinyatakan lengkap (P21) setelah sempat dikembalikan Kejagung dan diperbaiki oleh Polri.

Baca Juga: Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Persyaratan Calon Taruna, Tinggi Badan Diturunkan

Kasus selanjutnya adalah dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada tujuh orang yang menjadi tersangka, yakni Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Terkait berkas perkara obstruction of justice tersebut Fadil Zumhana menuturkan 7 tersangka tersebut akan dikenakan sangkaan dengan undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016.

“Pasal yang disangkakan ini perlu saya sampaikan pada saudara-suadara kalian adalah karena menyangkut undang-undang ITE, undang-undang nomor 19 tahun 2016, khususnya pasal 32 dan 33 juncto 48 dan juncto 49 undang-undang ITE tersebut,” terangnya.

“Tahap 2 sudah terjadwal, saya sudah perintahkan kepada direktur untuk pelaksaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari ditetapkannya P21, kenapa? karena KUHAP menganut asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan,” lanjut Fadil.

Editor: Alfia Sudarsono

Sumber: Kejaksaan RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X